Ini Syarat Lengkap Kalau Mau Bebas PPN Untuk Produk Properti

Editor : team redaksi
Terbit : 28/01/2022

RumahCom – Pemerintah telah menerbitkan aturan untuk perpanjangan insentif pembebasan dan diskon PPN khusus untuk produk properti hingga akhir tahun ini. Ada beberapa syarat yang harus  dipenuhi untuk mendapatkan stimulus ini.

Kementerian Keuangan secara resmi telah memperpanjang insentif pembebasan dan diskon pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk properti. Insentif PPN yang diberlakukan sejak bulan April dan akan berakhir pada Agustus 2021 ini diperpanjang hingga akhir tahun atau hingga 31 Desember 2021.

Aturan perpanjangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 103/PMK.10/2021 yang berlaku sejak 30 Juli 2021 sehingga seluruh produk properti yang memenuhi syarat bisa terus dilanjutkan untuk mendapatkan stimulus fiskal berupa pembebasan maupun diskon PPN.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor, insentif ini langsung ditetapkan secara otomatis sehingga melanjutkan dari aturan yang telah diterbitkan sejak bulan April lalu dan berlaku untuk seluruh produk properti yang memenuhi syarat.

“Syarat utamanya yang mendapatkan pembebasan PPN 100 persen untuk produk yang sudah jadi (ready stock) seharga hingga maksimal Rp2 miliar. Sementara untuk yang harganya di atas Rp2 miliar hingga maksimal Rp5 miliar bisa mendapatkan diskon PPN sebesar 50 persen,” ujarnnya.

Syarat teknis lainnya untuk mendapatkan stimulus ini seperti dijelaskan Neilmaldrin yaitu, produk properti baik rumah tapak maupun unit rumah susun (apartemen) harus mendapatkan kode identitas rumah dan baru pertama kali diserahkan oleh pengembang. Hal ini untuk menjamin kalau produk yang mendapatkan stimulus ini merupakan produk  prime (baru) dan bukan produk secondary (bekas).

Syarat lainnya yaitu, produk propertinya belum pernah dilakukan pemindahtanganan kepada pihak lain. Stimulus ini juga hanya berlaku untuk maksimal satu unit properti per satu orang pembeli dan setelah dibeli produknya tidak boleh dijual kembali dalam kurun waktu satu tahun.

Terakhir, untuk mendapatkan insentif pembebasan maupun diskon PPN ini, pengusaha dalam hal ini perusahaan developer yang menjual produk propertinya diharuskan membuat faktur pajak dan melaporkan berapapun realisasi penjualan yang diberikan pembebasan maupun diskon PPN-nya kepada Ditjen Pajak.

“Pemerintah memberikan insentif pembebasan dan diskon PPN ini untuk menggairahkan sektor properti. Dengan stimulus ini produk yang dipasarkan menjadi lebih murah dan itu akan mendorong transaksi penjualan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena properti memiliki industri turunan yang sangat banyak,” tandasnya.

Artikel ini telah tayang di RumahCom.com dengan judul "Ini Syarat Lengkap Kalau Mau Bebas PPN Untuk Produk Properti", Klik untuk baca:

https://www.rumah.com/berita-properti/2021/8/200387/ini-syarat-lengkap-kalau-mau-bebas-ppn-untuk-produk-properti